MEDAN, BBINEWS.COM –
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., resmi melantik Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dua Koordinator baru di Medan pada Kamis (4/6/2026). Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Cipta Kerta lantai III Kantor Kejati Sumatera Utara.
Pelantikan ini digelar guna menindaklanjuti Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-518/C/05/2026 demi penyegaran organisasi. Langkah strategis tersebut diambil berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nusa Tenggara Timur, Muhammad Nursaitias, S.H., M.H., kini resmi dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Posisi strategis ini diharapkan mampu membawa penegakan hukum di wilayah tersebut menjadi lebih progresif.
Selanjutnya, Triyana Setia Putra S.SI., S.H., M.H., yang sebelumnya merupakan Jaksa Ahli Madya Kejagung RI turut dilantik sebagai Koordinator Kejati Sumut. Rekan sejawatnya, Andhika Prima Shandy, S.H., M.H., juga mengisi posisi Koordinator setelah berpindah dari Kejati Daerah Khusus Jakarta.
“Laksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi integritas,” tegas Muhibuddin saat memberikan amanat. Beliau juga meminta seluruh pejabat baru untuk bekerja secara cepat, tepat, sekaligus terukur.
Menurut Kajati Sumut, jabatan baru ini merupakan sebuah jembatan pengabdian yang memiliki tanggung jawab besar kepada institusi. Kewajiban moral yang paling utama dari amanah tersebut adalah pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Para Kepala Kejaksaan Negeri dari wilayah Medan, Deli Serdang, hingga Langkat juga tampak hadir memberikan ucapan selamat.
Seluruh rangkaian kegiatan seremonial tersebut berjalan dengan lancar serta menerapkan protokol kedinasan yang sangat ketat. Pergantian posisi ini menandai awal baru bagi penguatan penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara.(*)
