MEDAN, BBINEWS.COM –
Pelaku usaha sektor haji dan umroh Ade Darmawan menolak rencana kenaikan harga tiket pesawat hingga 30 persen karena dinilai akan sangat membebani jamaah haji dan umrah.
Pemerintah dikabarkan tengah merencanakan hingga 30 persen. Rencana ini menuai penolakan dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha di sektor haji dan umrah.
Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Pengkhitmat Baitullah (APPEBA) Ust. Ade Darmawan secara tegas menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut.
Ade Darmawan menilai bahwa kenaikan harga tiket pesawat dalam jumlah signifikan akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Hal ini, menurutnya, berpotensi memberatkan calon jamaah, khususnya dari kalangan menengah.
“Sebagai pengusaha di bidang haji dan umrah, kami sangat merasakan dampaknya. Kenaikan hingga 30 persen bukan angka kecil, dan ini tentu akan berimbas pada paket biaya yang harus ditanggung jamaah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan spiritual yang sangat dinantikan umat Muslim, sehingga aspek keterjangkauan biaya harus menjadi perhatian utama.
Jika biaya transportasi udara melonjak, maka akses masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci bisa semakin terbatas.
Pemulihan Sektor Industri dan Kebijakan Pemerintah
Selain itu, Ustad Ade Darmawan juga mengingatkan bahwa industri haji dan umrah saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi covid-19.
Banyak penyelenggara perjalanan yang baru mulai bangkit, sehingga kebijakan kenaikan harga tiket dinilai dapat memperlambat proses pemulihan tersebut.
“Kami berharap pemerintah dan maskapai dapat mempertimbangkan kembali rencana ini. Perlu ada kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri serta kemudahan umat dalam beribadah,” tambahnya.
APPEBA, lanjutnya, juga mendorong adanya dialog antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan pelaku usaha travel haji dan umrah untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak.
Dengan adanya polemik ini, para pelaku industri berharap agar kebijakan yang diambil tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya calon jamaah yang telah lama merencanakan perjalanan ibadahnya ke tanah suci.(*)
