MEDAN, BBINEWS.COM
Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) mengambil langkah progresif dengan menginisiasi The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026) guna membahas masa depan Selat Malaka. Forum akademik komprehensif pertama di dunia ini dijadwalkan akan berlangsung di Batam (tentative), Provinsi Kepulauan Riau pada 21 sampai 23 September 2026, bertepatan dengan momentum refleksi Hari Maritim Nasional.
Rencana konferensi ini diungkapak Ketua Harian PB ISMI Prof. Ilmi Abdullah kepada wartawan di Kantor Sekreatariat PB ISMI di Jalan Pepaya Medan, Rabu, (24/06/2026). Dalam kesempatan itu Prof. Ilmi didampingi Sekretaris Umum PB ISMI Dr. Yanhar Djamaluddin dan beberpa pengurus Ismi diantaranya Dr. Cici Wardani dan Tengku Riyo, MA.
Menurut Prof, Ilmi Abdullah, konferensi internasional ini mengusung tema krusial: “Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples” (Menakar Masa Depan Selat Malaka: Regulasi Global IMO, Ekonomi Biru, dan Eksistensi Masyarakat Adat Laut dan Pesisir).
“Langkah visioner ini diambil ISMI untuk mendobrak sekat sektoral dalam memandang Selat Malaka. Selama ini, jalur laut terpadat dan chokepoint paling strategis di dunia tersebut kerap hanya ditatap secara mekanistis-dingin sebagai komoditas lalu lintas kapal dan eksploitasi ekonomi makro. Melalui ICSM 2026, ISMI ingin mengembalikan khiththah Selat Malaka sebagai ruang kebudayaan, ruang hidup, dan ekologi sosial yang dinamis,” katanya.
Lebih lanjut Ilmi mengatakan, sebagai ruang geopolitik yang vital, tata kelola Selat Malaka terikat erat oleh regulasi hukum internasional, seperti konvensi International Maritime Organization (IMO) lewat protokol MARPOL dan SOLAS demi keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, arus pembangunan global juga tengah gencar mendorong implementasi paradigma Ekonomi Biru (Blue Economy) yang menuntut inovasi pemanfaatan laut berkelanjutan.
Namun menurut Ilmi, di balik triliunan dolar arus niaga tersebut, terdapat dimensi kemanusiaan yang kerap luput dari meja kebijakan: yaitu nasib dan hak atas ruang hidup masyarakat adat pesisir serta komunitas bahari tradisional (seperti Orang Laut dan suku pesisir tempatan) yang merupakan penjaga tertua (the oldest guardians) kawasan selat tersebut.
“Konferensi ini hadir justru untuk menjembatani kesenjangan dialog antara regulasi tingkat tinggi tersebut dengan perlindungan hak sosio-ekologis masyarakat di akar rumput,” katanya lagi.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PB ISMI Dr. Yanhar Djamaluddin mengatakan, secara geopolitik nasional, kedaulatan Selat Malaka di wilayah Indonesia ditopang langsung oleh empat provinsi pilar: Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
ICSM 2026 menjadi panggung untuk mempertegas posisi strategis keempat provinsi ini. Mereka bukan sekadar pembatas geografis, melainkan memiliki tanggung jawab besar dan hak konstitusional terhadap kelangsungan ekologi, keamanan, diplomasi perbatasan, serta menjadi benteng pertahanan bagi kelestarian kebudayaan tempatan dan tamaddun Melayu Indonesia.
Langkah ini sekaligus mengontekstualisasikan amanat historis Presiden Soekarno dalam Pidato Pembukaan Musyawarah Nasional Maritim I pada 23 September 1963 silam.
“Untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, dan damai, kita harus menguasai lautan. Kita harus kembali menjadi bangsa pelaut, bangsa samudra yang berjiwa bahari, sebagaimana nenek moyang kita dahulu,” katanya mengutip Pidato Presiden Soekarno pada Musyawarah Maritim I tersebut.
Ketua Pnitia Konferensi Tengku Riyo, MA mengatakan forum internasional ini dirancang secara komprehensif melalui tiga rangkaian kegiatan utama:
- Call for Papers: Undangan terbuka bagi para peneliti, dosen, dan praktisi global untuk mengirimkan naskah ilmiah multidisiplin mengenai dinamika Selat Malaka.
- Scientific/Academic Conference: Forum diskusi formal tempat para ilmuwan dan pembuat kebijakan mempresentasikan serta mendebatkan hasil riset terbaru.
- Prosiding Ilmiah: Kompilasi artikel ilmiah pilihan yang dipresentasikan akan diterbitkan dalam Prosiding Ilmiah Internasional bereputasi (ber-ISBN/ISSN & dilengkapi nomor DOI aktif).
Menurutnya, target luaran dari konferensi ini tidak hanya berhenti pada diseminasi ilmiah, melainkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan strategis (policy brief) yang konkret untuk menyelaraskan regulasi global IMO, akselerasi Blue Economy, dan penegakan keadilan sosial bagi komunitas adat maritim.
“Konferensi ini ditargetkan menghadirkan pembicara dan peserta ahli yang terdiri dari 9 pemakalah (presenters) serta 23 peserta non-pemakalah (participants) yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti internasional, organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan, tokoh adat maritim, serta jajaran pengambil keputusan di sektor perhubungan dan kelautan,” katanya.(*)
Reporter/Editor: Aroen AR Jambak
